Partisipasi Perempuan Dalam Politik

Oleh: Luisa Fitriani Palang Hada*

Nada pesimis dan optimis turut mewarnai perdebatan tentang partisipasi perempuan dalam dunia politik. Alasannya seringkali karena politik masih dianggap sebagai “dunianya laki-laki”, sementara perempuan sering diidentikkan sebagai The Second Human Being, diposisikan sebagai subordinasi laki-laki atau pribadi yang berada di bawah superioritas laki-laki.

Berbagai stereotip pun seolah sudah ‘terberikan’. Misalnya, ada label bahwa perempuan adalah kaum dengan kemampuan intelektual rendah, yang hanya memiliki keahlian dalam lingkup rumah tangga, dan tidak peka terhadap perkembangan lingkungannya.

Konstruksi budaya nyaris hampir di setiap daerah dan penafsiran tekstual Kitab Suci agama-agama turut membuat posisi perempuan semakin terpojok. Perempuan selalu dihadapkan pada lingkup yang domestik dan laki laki pada lingkup publik.

Selain itu, harus diakui, hal ini turut dipicu pula oleh sifat perempuan yang acuh dan menerima apa adanya penilaian seperti ini.

Politik di mata perempuan

Di negara kita, perempuan sesungguhnya telah diberi jaminan untuk berpartisipasi dalam politik. Namun dari masa ke masa eksistensi perempuan untuk berpolitik belum memenuhi kuota yang ditentukan sebagaimana diamanatkan dalam UU Pemilu No.10 Tahun 2008.

Perhatian terhadap peran perempuan sudah cukup banyak termasuk meratifikasi dua konvesi PBB yakni konvesi mengenai hak-hak politik perempuan dan konvensi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Namun, sejumlah konsep negatif yang diberikan dan kemudian diakui begitu saja oleh perempuan, membuat partisipasi mereka dalam dunia politik masih saja kurang, padahal lebih dari 51 persen total penduduk Indonesia adalah perempuan.

Di mata mayoritas perempuan, politik masih dipersepsi sebagai ajang perebutan kekuasaan dimana berbagai cara kotor dilegalkan, kata ‘politik’ pun menjadi tampak mengerikan.

Faktara miris belakangan ini, beberapa perempuan yang sudah terjun dalam dunia politik, lebih banyak ‘dimanfaatkan’ sebagai alat mobilisasi politik untuk kepentingan partai, sedikit sekali perempuan yang menempati posisi-posisi strategis dalam pembuatan keputusan publik.

Juga, dengan jumlah perempuan yang sangat minim di DPR, maka aspirasi dan masalah-masalah yang berkenaan dengan perempuan tak dapat tersalurkan dengan baik.

Angka 30 persen keterwakilan peremuan di parlemen dipilih bukanlah tanpa makna. Penelitian para akademisi di negara-negara yang sudah mapan demokrasinya menunjukkan bahwa menjadi 30 persen dari total anggota suatu institusi politik seperti DPR mampu memberikan posisi tawar (bargaining positions) yang kuat bagi suatu kelompok untuk memenangkan aspirasinya. Angka 30 persen inilah yang disebut dengan ‘critical mass’, sebuah angka psikologis.

Mengapa harus terlibat?

Setidaknya, ada beberapa manfaaat yang dicapai bila terjadi peningkatan kuantitas perempuan yang berpartisipasi dalam politik.

Pertama, dengan lebih banyak wakil perempuan dalam lembaga penentu kebijakan, maka hal ini menjadi proposional dengan banyaknya jumlah perempuan yang ada di Indonesia. Ini  juga bertujuan menghindari kesenjangan dan ketidakadilan gender.

Kedua, dengan partisipasi kaum perempuan, maka kepentingan perempuan dapat secara langsung diakomodasi dalam bentuk kebijakan dan perundang-undangan.

Melibatkan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan memang menjadi syarat mutlak dalam demokrasi. Sesungguhnya tidak lagi ada dikotomi perempuan – pria. Tapi pada kenyataannya hak perempuan masih dipolitisasi dan dimobilisasi atas nama demokrasi.

Agenda Besar 

Minimal ada dua agenda besar yang harus dilakukan oleh perempuan Indonesia untuk dapat terlibat secara aktif, khususnya dalam menghadapi  pesta demokrasi 2014 mendatang.

Pertama, pendidikan politik. Perempuan perlu disadarkan bahwa pandangan yang melihat dunia politik sebagai dunia laki-laki harus segera didekonstruksi menjadi dunia politik sebagai strategi perjuangan untuk memajukan dan memakmurkan negeri. Jadi, setiap komponen bangsa berhak untuk turut serta, termasuk perempuan.

Kedua, advokasi kepada partai politik. Advokasi bertujuan agar setidaknya masing-masing partai politik memiliki keterwakilan perempuan di dalam sistemnya. Kuota perempuan sebagaimana yang diharapkan dalam undang-undang partai politik telah gagal.

Advokasi kepada partai politik juga bertujuan untuk memberikan dorongan kepada partai politik agar tidak lagi terjadi diskriminasi gender dalam merekrut calon anggota.

Luisa Fitriani Palang Hada, Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT),  Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang.

Subscribe

Untuk mendapat informasi/artikel terbaru kami, Anda dapat berlangganan secara gratis melalui email. Ketik email Anda, kemudian klik link konfirmasi yang kami kirimkan.

No Responses

Leave a Reply