Guyonan Korupsi Indonesia

Oleh : Khairul Ambri K*

Dunia saat ini dibelenggu oleh korupsi yang merajalela. Berita korupsi dengan berbagai modusnya selalu muncul di media massa. Wabah korupsi sepertinya susah dikendalikan saat ini. Karena itu, tak berlebihan bila PBB menetapkan tanggal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi.

Polemik tentang korupsi kembali terjadi baru-baru ini di negara kita ini. Polemik yang menjadi sebuah guyonan dalam penuntasan korupsi ini terkait dengan pidato Presiden SBY pada tanggal 10 Desember.

Pidato Presiden RI di Istana Negara pada tanggal 10 Desember 2012 menyinggung beberapa hal mengenai kasus-kasus korupsi yang terjadi pada saat ini. Pidato ini seakan menggelitik penegakan hukum di Indonesia. Dalam pidato ini, Presiden SBY ini membagi pelaku korupsi kepada dua hal.

Pertama, korupsi karena niat dari hati untuk memperkaya diri. Kedua, korupsi yang terjadi karena ketidakpahaman para pejabat bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan korupsi. Penyebab pertama  dapat diterima. Tetapi untuk pelaku yang kedua tidak dapat masuk diakal kita.

Presiden SBY menegaskan bahwa negara wajib menyelamatkan pelaku korupsi yang masuk kategori kedua karena mereka tidak punya niat untuk melakukan korupsi. Pernyataan ini perlu dikritisi karena  sangat bertolak belakang dengan supremasi hukum Indonesia. Hukum adalah panglima tertinggi. UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 menyebutkan bahwa ada kepastian hukum terhadap semua orang dan perlakuan sama di depan hukum.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, “Bahwa ada ketidaktahuan, tapi bukan berarti ketidaktahuan itu menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Karena dalam teori hukum pidana, ketidaktahuan bukan berarti menghapuskan pertanggungjawaban hukum pidananya”.

Jadi, pejabat negara yang tidak paham seperti itu akan tetap dihukum dan tidak dapat berdalih kalau yang dilakukannya berdampak korupsi sejauh perbuatannya mengandung unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Pernyataan Presiden SBY ini sangat disayangkan karena seakan-akan  “melegalkan” para pejabat negara untuk melakukan korupsi dan bisa lepas dari jeratan hukum karena dalil ketidakpahamannya. Pidato presiden menjadi preseden hukum yang tidak baik untuk pemberantasan korupsi sebagai musuh bersama.

Seharusnya Presiden memikirkan terlebih dahulu apa yang akan disampaikan dalam pidatonya, karena pernyataannya ini sangat berbahaya dan dapat mengacaukan komitmen negara dalam memberantas korupsi. Kalau ini tetap dibiarkan dan kita menerima begitu saja pernyataan ini, maka akan menimbulkan polemik baru berkepanjangan.

Kemanjaan KPK

Lain lagi halnya dengan polemik yang terjadi di KPK. Baru-baru ini Presiden SBY telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 tahun 2012. PP ini merupakan revisi dari PP Nomor 63 tahun 2005 terkait masa tugas penyidik bantuan di KPK.

Latar belakang dikeluarkannya PP ini adalah adanya penarikan sejumlah penyidik Polri dari KPK. Dari penyidik KPK yang semula berjumlah kurang lebih 100 orang,  yang tersisa sampai sekarang ini hanya 52 orang.  Sekitar 20 orang lagi tidak diperpanjang masa tugasnya sehingga tentunya akan berdampak pada kinerja KPK.

Terbitnya PP di atas memunculkan kesan kinerja KPK  di lini sumber daya manusia masih menggantungkan pada penyidik dari POLRI  maupun instansi lainnya. Dalam hal ini harus diakui bahwa POLRI telah memiliki pengalaman dan kemampuan melalui akademi kepolisian.

Penyidik POLRI yang ditugaskan di KPK memang telah menunjukan kinerja yang positif. Mereka dibekali kewenangan “istimewa” dengan iklim kerja organisasi yang sangat disiplin. Tanpa kemampuan penyidik yang handal dan berpengalaman, tentunya KPK ibarat  macan ompong.

KPK  seharusnya sudah bisa melahirkan penyidik-penyidik yang independen di usia yang menginjak sembilan tahun ini. KPK bisa melakukan terobosan baru untuk melahirkan penyidik independen melalui akedemi khusus dibidang penyidikan tindak pidana korupsi. KPK bisa meminta usulan anggaran pendirian akademi tersebut. Hal ini lebih baik dibandingkan “kesan manja”  untuk meminta-meminta  tenaga penyidik  melalui pemerintah.

Sebagai perbandingan, KPK Malaysia (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia-SPRM), memiliki 2.500 orang pegawai dengan 500 penyidik independen yang direkrut khusus dari lulusan sarjana dalam kurun waktu 3 tahun. Sedangkan KPK versi Hongkong (Independent Commission Against Corruption-ICAC) mempunyai pegawai hampir 5.000 orang, dengan penyidiknya sekitar 3.000 orang dari tahun 1974.

Dengan memiliki penyidik independen yang direkrut dan dibina sendiri, diharapkan KPK mampu lebih mandiri dibidang sumber daya manusia untuk mencegah terjadinya peristiwa yang sama yaitu kisruh KPK-POLRI terkait penyidik.

*Penulis adalah Wakabid Organisasi DPC GMNI Pekanbaru, Mahasiswa Hukum/FASIH/UIN SUSKA Riau.

Subscribe

Untuk mendapat informasi/artikel terbaru kami, Anda dapat berlangganan secara gratis melalui email. Ketik email Anda, kemudian klik link konfirmasi yang kami kirimkan.

No Responses

Leave a Reply