Denny: PTUN Mengganggu Agenda Pemberantasan Korupsi

Jakarta, Indonesianway.com -Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, menilai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sangat mengganggu agenda pemberantasan korupsi. Penilaian itu dia sampaikan menanggapi putusan PTUN yang mengabulkan gugatan yang diajukan Gubernur nonaktif Bengkulu, Agusrin Najamuddin, melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Denny, upaya Agusrin menggugat pemberhentian dan pergantiannya selaku gubernur merupakan sebuah kekeliruan. “Upaya PK jelas-jelas tidak menunda eksekusi kasasi MA”, kata Denny.

Denny mengatakan, Putusan MA sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan pemberhentian Agusrin sudah benar serta sah secara hukum.

“Pemberhentian tetap Agusrin selaku Gubernur Bengkulu dan mengangkat Wakil Gubernur sebagai pengganti tetap adalah perintah UU Pemda. Terlebih, dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung, Agusrin telah dinyatakan terbukti korupsi dan karenanya sesuai UU pemda ia harus diberhentikan tetap”, katanya.

Denny khawatir, upaya Agusrin di PTUN akan diikuti oleh kepala daerah lainnya yang terlilit kasus korupsi. Jika terus dibiarkan, PTUN akan menjadi benteng pertahanan bagi kepala daerah yang telah divonis terbukti korupsi. Hal demikian sangat mengganggu agenda pemberantasan korupsi, tidak dapat dibiarkan dan karenanya harus dilawan.

Sebelumnya, PTUN mengabulkan gugatan terpidana korupsi Agusrin Najamuddin, yang menggugat Keputusan Presiden (Kepres) No 48/P Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur/Plt Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah menjadi gubernur. Dalam putusan sela, PTUN menyatakan ditunda pelaksanaannya sampai sengketa tata usaha negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Gugatan ini diajukan Agusrin terhadap Presiden RI, Mendagri, dan Wagub/Plt Gubernur Bengkulu.

Berbeda dengan Denny, Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menilai langkah hukum yang dilakukan terdakwa Agusrin Najamudin sudah tepat. “Itu langkah hukum, langkah yang sah. Apapun isinya, semua pihak harus patuh pada putusan itu. Kecuali nanti disebut kesalahan administratif,” kata Benny, di Gedung DPR, Senin (21/5/2012). (ALf)

 

 

Subscribe

Untuk mendapat informasi/artikel terbaru kami, Anda dapat berlangganan secara gratis melalui email. Ketik email Anda, kemudian klik link konfirmasi yang kami kirimkan.

No Responses

Leave a Reply