Pakuwon Group, Raja Properti Yang Sedang Berkibar

Di jagat properti Indonesia, Grup Pakuwon Jati merupakan satu-satunya perusahaan dari luar Jakarta yang sukses mencolok menjadi naga properti papan atas di tanah air.  Dijalankan oleh pasangan suami-istri Alexander dan Melinda Tedja, kelompok usaha asal Surabaya ini berkibar membangun Tunjungan Plaza I IV di Surabaya. Kekayaan Alexander dua tahun lalu diprediksi US$ 450 juta.

Perusahaan properti ini sudah membangun banyak proyek properti seperti pusat perbelanjaan (Tunjungan Plaza), pusat perkantoran (Menara Mandiri), hotel bintang lima (Sheraton Surabaya Hotel & Towers), dan real estat Pakuwon City (d/h Perumahan Laguna Indah).  Semua proyek ini berlokasi di Surabaya

Selain Superblock Gandaria City yang berlokasi di Jakarta, seluruh real estat milik grup ini berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Nilai yang tercatat dalam aset real estate (Superblock Gandaria City) termasuk kapitalisasi biaya bunga selama periode konstruksi masing-masing sebesar Rp 23.394.169.000 pada 30 September 2011, Rp 25.060.981.000 per 31 Desember 2010

Perusahaan ini juga telah mengasuransikan bangunan dalam penyelesaian dengan asuransi segala resiko kontraktor (Contractor’s All Risks) maupun properti investasi dan aset real estat dengan asuransi segala resiko properti (Property All Risks) kepada PT Asuransi AXA Indonesia, PT Asuransi Himalaya Pelindung, PT Chartis Insurance Indonesia dan PT MAA General Assurance dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar USD 180.000.000 dan Rp 13.000.000.000 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011, USD 279.000.000 dan Rp 28.000.000.000 untuk tahun 2010

Pada Desember 2010, Sheraton Surabaya Hotel & Towers diasuransikan untuk property-all-risk kepada PT Rama Satria Wibawa sebesar US$ 35.000.000 pada tanggal 30 September 2011 dan PT Chartis Insurance Indonesia sebesar US$ 35.000.000 pada tanggal 31 Desember 2010. Aset tetap, aset bangunan kelola serah dan properti investasi tersebut juga diasuransikan untuk risiko yang timbul dari terorisme dan sabotase kepada PT Asuransi Himalaya Pelindung sebesar US$ 126.400.000 pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010. (Baca; Laporan Keuangan 2010 & 2011)

Jaringan Bisnis & Politik

Bisnis properti dengan modal lahan tanah yang dibangun Alexander Tedja dan istrinya Melinda Tedja  pernah menghadapi masalah hukum. Grup Pakuwon pernah berurusan dengan Kejati Jatim ketika dipimpin Marwan Effendi SH dan Polresta Surabaya Selatan saat masih dipimpin AKBP Alex Sampe. Apa dan bagaimana dua kasus tersebut tidak pernah maju ke Pengadilan?.

Siapa sangka sayap-sayap bisnis yang kini berkembang pesat hingga nilai kapitalnya mencapai Rp 7,5 triliun ini justru dimulai dari sebuah bisnis pemutaran film. Direktur PT Pakuwon Jati Oemar Ishananto mengakui itu dalam Wawancara dengan Surabaya Post (November 2011).

Keuntungan dari bisnis perfilman ini sedikit demi sedikit dimanfaatkan untuk membeli tanah. Hingga akhirnya ketika bisnis perfilman sudah tidak menjanjikan, terbesit rencana besar membuat sebuah pusat perbelanjaan yang bernama Tunjungan Plaza (TP) I, di lahan milik TNI-AL di Jl. Basuki Rachmad yang bersebalahan dengan kampung Kaliasin gg Pompa.

Dari pembangunan TP I tersebut berkembanglah menjadi proyek-proyek besar seperti apartemen, kondominium, hotel, pusat perbelanjaan, perumahan dan sebagainya. Ini bisa dilihat dari kawasan TP, yang tak hanya dibangun pusat perbelanjaan saja. Sebab, di kawasan itu juga dibangun kondominium Regency dan Sheraton Surabaya Hotels and Towers. Ia menguasai beberapa lahan tanah di pusat kota kawasan Tunjungan.

Namun siapa sebenarnya Alexander Tedja? Tak banyak tersiar jati diri pria kalem ini. Yang pasti pundi-pundi kekayaan raja properti Surabaya ini terus mengalami peningkatan seiring adanya “perkawinan” anak-anak mereka dengan raja-raja bisnis dan kedekatannya dengan pejabat pusat melalui klub olahraga.

Pada tahun 2007, putera tertuanya Eifel Tedja (salah satu direksi di Pakuwon Group) menikahi Imelda Darma, putri “ratu suap” si Arthalita Suryani alias Ayin, yang pada 2008 silam tertangkap basah oleh KPK menyuap jaksa Urip Tri Gunawan sebesar 660 ribu dolar AS atau sekitar Rp 6 miliar. Kini si Ayin sudah bebas setelah menjalani hukuman penjara 4,5 tahun.

Langkah Alexander Tedja ini tidak sampai di situ. Puteri keduanya pun dinikahkan dengan putra sulung Murdaya Poo, mantan politisi PDIP, yang juga suami Siti Hartati Murdaya, salah satu anggota Dewan Pertimbangan Partai Demokrat.  Dengan perkawinan ini terbangunlah jaringan kuat antara Murdaya Poo, Alexander Tedja, dan Ayin.

Trio pengusaha keturuhan Tionghoa ini memiliki usaha yang sama di bidang properti. Murdaya Poo dan istrinya memiliki banyak proyek properti, salah satunya mall Grand City di Surabaya. Sedang Ayin memiliki sejumlah proyek property di Sumatera dan dikenal dekat dengan Sjamsul Nursalim, bos PT Gadjah Tunggal, pengemplang BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Ayin tercatat pernah menjadi Presiden Direktur PT Indonesia Prima Property Tbk (IPP) yang sahamnya 90% dimiliki Sjamsul Nursalim.

Melinda Tedja lebih trendy dan gaul dibanding suaminya. Dalam suatu kesempatan, Surabaya Pagi pernah menjumpai Melinda. Wanita ini tidak banyak omong dan enggan diwawancarai mengenai bisnisnya. Ia menyerahkan ke direksi lain, khususnya Oemar Ishananto  jika ada wartawan menanyakan mengenai bisnis Pakuwon Group.

Meski begitu, Melinda Tedja memiliki jaringan orang-orang penting di pemerintahan. Termasuk dekat dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Keakraban keduanya terlihat saat Risma menghadiri peresmian EastCoast Center yang terletak Pakuwon City Surabaya  pada 22 Oktober 2010 lalu.

Tak hanya itu, mantan Preskom Pakuwon ini juga memiliki kesamaan dengan besannya, yakni Siti Hartati Murdaya. Keduanya sama-sama aktif dalam kepengurusan PBVSI (Persatuan Bola Volley Seluruh Indonesia) yang dipimpin oleh Jenderal Sutanto, yang ketika itu menjabat Kapolri. Masuk dalam jajaran kepengurusan ini merupakan salah satu cara membangun koneksi dengan penguasa. Seperti kita ketahui selain dua nama itu di dalam jajaran pengurus, ada nama seperti Sutanto (kepala Badan Intelejen Negara) yang menjadi ketua umum.

Konon kuatnya hubungan trio pengusaha property ini dengan penguasa juga dimanfaatkan oleh Alexander Tedja ketika Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di bawah pimpinan Marwan Efendi. Saat itu Marwan berencana memeriksa manajemen Pakuwon Group karena adanya kasus dugaan manipulasi kepemilikan tanah, tapi selalu dihalang-halangi oleh Jaksa Agung Hendarman. Setelah ditelusuri, ternyata Pakuwon itu adalah cukong dari Hendarman cs hingga akhirnya Marwan dipindahtugaskan ke litbang kejaksaaan agung (non job) dan sekarang menjadi Jamwas.

Direksi Pakuwon Jati juga dibidik sebagai tersangka dalam kasus dugaan manipulasi tanah melawan Mbok Sanah, di Polresta Surabaya Selatan. Notaris yang sering dipakai Melinda Tedja-Alexander Tedja nyaris ditahan oleh penyidik di Polresta Surabaya Selatan. Beberapa notaris senior dan pengacara senior yang dikerahkan Melinda Tedja mengurus. Akhirnya notaris asal Sidoarjo ini tidak sampai ditahan oleh Kapolresta Surabaya Selatan yang ketika itu dipimpin oleh AKBP Alex Sampe.

Sp, salah satu direksi yang menjadi kepercayaan Melinda yang mengurusi tanah Pakuwon Grup, sempat kalang kabut. Sp, pria pendek yang sering memakai hem lengan pendek, mencari relasi yang bisa menghentikan penyidikan di Polresta Surabaya Selatan. Akhirnya, Alex Sampe ditarik ke Mabes Polri. Konon, ada pengaruh dari Sutanto, yang ketika itu masih menjabat di BNN. (Baca, Surabaya Post Pagi, 5/7/2011

Sepertinya koneksi dengan penguasa dijadikan jalan bagi Pakuwon untuk semakin memperbesar pundi-pundi kekayaan menguasai tanah-tanah di Surabaya. Terlihat dalam 4 tahun terakhir perusahaan ini begitu agresif untuk memasarkan properti di lahan pertanahan yang menggiurkan luas maupun harganya. Dengan partai penguasa lokal yakni PDIP, Pakuwon Group pun menjalin hubungan yang cukup baik yaitu dengan cara memperkerjakan perusahan yang didirikan oleh salah satu pentolan PDIP  yakni Ir.Sutjipto.

Seperti kita ketahui Sucipto memiliki perusahaan dengan nama PT. Tata Bumi Raya, yang bergerak dibidang kontruksi. Pakuwon yang bergerak dibidang properti tentunya membutuhkan perusahaan kontruksi. Ada dugaan lewat perusahaan itu dilakukan pengaliran dana-dana politik. Adapun modus operandi dengan memberikan harga yang lebih tinggi kepada PT Tata Bumi Raya.

Kasus Pajak

Ada temuan baru soal pajak dalam kepemilikan tanah di Pakuwon Jati. Sudah beberapa tahun ini, PT Pakuwon Jati Tbk ditenggarai tidak fair dalam melaporkan nilai tanah yang dimiliki kepada negara. Menurut petugas pajak, dalam masalah tanah dan pajak, perusahaan ini disinyalir mengurangi besaran pajak yang harus dibayar kepada negara untuk menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya.

Benarkah modus seperti itu sebuah manipulasi aset yang canggih? Aset-aset mana saja yang dimanipulasi? Mengapa aparat pajak tidak melakukan audit investigasi di lapangan antara laporan pajak yang diajukan PT Pakuwon Jati Tbk dengan riil harga tanah yang dikuasai di Surabaya?.

Dalam laporan keuangan yang sudah diaudit setiap tahun selalu dilaporkan bahwa Pakuwon Group memiliki aset berupa tanah. Ini dibedakan dua kategori, tanah yang matang dan tanah yang belum matang.

Untuk tanah matang nilainya mencapai Rp 779 miliar. Sementara untuk tanah yang belum dimatangkan luasnya mencapi 2.632.311 meter persegi. Tanah yang belum matang ini pada tahun 2010 nilai mencapai Rp 217 miliar. Ini tersebar di Surabaya Timur, tepatnya di Kelurahan Kejawan Tambak, Kelurahan Kedungdoro, dan di Surabaya Barat tepatnya di Tandes.  Untuk aset yang ada di Surabaya, baik tanah matang maupun belum matang total asetnya mencapai Rp 462 miliar Dengan perkiraan luas mencapai lebih kurang 300 hektare. Dengan demikian, harga jual setiap meter persegi tanah Pakuwon sebesar Rp 154 ribu.

Untuk tanah matang, rata-rata harga tanahnya mencapai Rp 490 ribu per meter persegi. Sementara tanah yang belum matang harganya mencapai Rp 82,5 ribu per meter persegi. Yang jadi pertanyaan, masih adakah di Surabaya tanah semurah itu? Apalagi di kawasan elite? Permainan macam apa ini? Bagaimana aparat pajak menyikapi? Sejumlah ahli hukum meminta KPK turun tangan menyidik kasus di Pakuwon. Namun, bisakah kasus-kasus itu diusut dengan melihat jaringan bisnis-politik raja properti ini? (FRD)

 

*Penulis adalah peneliti di Indonesian Way

 

Subscribe

Untuk mendapat informasi/artikel terbaru kami, Anda dapat berlangganan secara gratis melalui email. Ketik email Anda, kemudian klik link konfirmasi yang kami kirimkan.

2 Responses

  1. Edmundo18/03/2012 at 06:08Reply

    i always like your posts because you have such a good way of expressing yourself, and this is a virtue in these days.http://www.musicaparabaixar.net

  2. adnan wibisono23/02/2013 at 04:06Reply

    Kami pengembang usaha jual belitanah kami masih harus banyak belajar dan perlu pembimbing dariberbagai kalangan yg sudah maju, dan kami perlu banyak dukungangan

Leave a Reply