Permen ESDM: Dilarang Ekspor Produk-Produk Pertambangan

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM ) mengeluarkan peraturan larangan ekspor untuk produk-produk pertambangan jenis tertentu agar meningkatkan nilai tambah mineral. Larangan ekspor tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2012.

Permen ESDM yang mewajibkan untuk melakukan pengolahan dan atau pemurnian tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam Permen ESDM No. 7 Tahun 2012, Menteri ESDM memutuskan setiap jenis komoditas tambang mineral logam tertentu wajib diolah dan/ atau dimurnikan sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian. Begitu pula dengan Setiap jenis komoditas tambang mineral bukan logam tertentu juga wajib diolah sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan setiap jenis komoditas tambang batuan tertentu wajib diolah sesuai dengan batasan minimum pengolahan.

Pengolahan dan/ atau pemurnian untuk setiap jenis komoditas tambang mineral tertentu dilakukan berdasarkan pertimbangan: memiliki sumber daya dan cadangan bijih dalam jumlah besar,  untuk mendorong peningkatan kapasitas produksilogam di dalam negeri,  teknologi pengolahan dan/ atau pemurnian sudah pada tahap teruji,  produk akhir pengolahan dan/atau pemurnian sebagai bahan baku industri untuk kebutuhan dalam negeri. Selain itu,  produk akhir sampingan hasil pengolahan dan/ atau pemurnian untuk bahan baku industri kimia dan pupuk dalam negeri dan memberikan efek ganda baik secara ekonomi dan negara.

Selanjutnya, produk samping atau sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian baik komoditas tambang mineral logam tembaga, timah, logam timbal dan seng berupa emas dan perak wajib dilakukan pengolahan dan/ atau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas tambang mineral logam.

Begitupula dengan produk samping atau sisa hasil pengolahan dan/atau pemumian komoditas tambang mineral logam pasir besi berupa terak. Seluruh produk samping atau sisa hasil pengolahan komoditas tambang mineral bukan logam yang masih mengandung unsur atau mineral logam yang bernilai ekonomis wajib dilakukan pengolahan di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas tambang mineral logam

Komoditas tambang mineral logam termasuk produk samping/ sisa hasil/ mineral ikutan, mineral bukan logam, dan batuan tertentu yang dijual ke luar negeri wajib memenuhi batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas tambang mineral tertentu. Berikut Jenis komoditas tambang mineral logam dan bukan logam tertentu dan batuan yang wajib dilakukan pengolahan dan atau pemurnian, seperti, tembaga, emas, perak,  timah, timbal dan seng,  kromium, molibdenum, platinum group metal, bauksit,  bijih besi, pasir besi,  nikel danl atau kobalt, mangan, dan  antimon.

Sementara jenis komoditas tambang mineral bukan logam tertentu seperti kalsit (batu kapur/gamping), feldspar,  kaolin, bentonit,  zeolit, silika (pasir kuarsa),  zirkon, dan intan.

Bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian serta Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan Menteri ESDM akan dikenai sanksi administratif yang diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berupa : peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pengolahan dan/ atau pemurnian atau kegiatan pengangkutan dan penjualan, dan/ataupencabutan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.

Subscribe

Untuk mendapat informasi/artikel terbaru kami, Anda dapat berlangganan secara gratis melalui email. Ketik email Anda, kemudian klik link konfirmasi yang kami kirimkan.

5 Responses

  1. benyamin sitio22/02/2012 at 14:21Reply

    Pejabat pemerintah, slalu membuat suatu peraturan tanpa mempertimbangkan dampak dari suatu peraturan yg mengakibatkan kerugian materi suatu perusahaan mau pun perorangan. bagaimana solusi dan memberikan tenggang waktu untuk mencari solusi. mengakibatkan banyak perusahaan kena dampak negative dan bangkrut. pejabat atau menteri gak berpikir jauh bagaimana suatu perusahan mengurus ijin menghabiskan biaya milyaran rupiah, tau-tau keluar peraturan langsung berlaku tampa tenggang waktu dan kesempatan kpd perusahaan tambang mencari solusi. bagaimana rakyat mau sejahtera klu perusahaan pd bangkrut. jd pejabat atau menteri mbok berpikir jauh sebelum mengeluarkan permen, dan kesempatan bagi perusahaan cari solusi perlu waktu. tragis sekali klu begini kayak balikkan telapak tangan tp membuat bnyak orang menderita karna peraturan itu… tlhlah kami golongan ekonomi bawah urus ijin aja sdh ngap napasnya, tambah begini sama saja di bunuh dgn keji secara ekonomi.

  2. benyamin sitio22/02/2012 at 14:38Reply

    Saya orang awam heran, mengeluarkan suatu peraturan apa tdk mengkaji dampak negative nya dari berbagai sisi dan sudut sendi kehidupan, suatu perusahaan skala kecil saja mau keluarkan aturan hrs mengkaji dulu hal-hal akibat yang di timbulkan atau manfaatnya. kok ini urusan negara dan rakyat di atur seperti pemerintah feodal rakyat di buat tdk berdaya mau keluh kesah ke siapa?? bagaimana korban dari PERMEN ESDM NO. 7 THN 2012.ini. memang tujuannya baik mendorong investasi untuk mengolah bahan baku Irone Ore tp pernah berpikir berapa lama waktu membangun pabrik pengolahannya, apakah selama membangun pabrik pengolahan semua tambang batu besi harus stop produksi, bagaimana investasi peralatan tambang yg berjalan saat ini mau jual kemana hasilnya, apakah pemerintah dpt menampung hasil produksi yg ada, bagaimana penambang mau menyelesaikan segala kewajiban kepada pihak ke tiga, apakah semua bisa menghindar dari kewajiban utang dgn mengatakan ini karna PERMEN NO. 7. ESDM 2012, semua utang terhadap siapapun dianggap FORCE MAJEURE……

  3. iwan24/02/2012 at 12:01Reply

    siiiiiip saya acungkan jempol buat pak mentri……….rakyat mendukungmu…jualan kok barang mentah…..mau diapakan bumi indonesia ini kalo hanya ore yg dijual….sama aja gali tanah jual ke luar…ditinggallah kubangan2 yang besarrrr jangan bergeming pak mentri maju terusssssssssss dari pada alam kita rusakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk……sudahhhh rusakkk alam kita mari kita jaga dan perbaiki alam kita

  4. mBAH jENGGOT27/02/2012 at 20:57Reply

    Sungguh saya setujuh…pak menteri..
    ben wong Cino yg ngimport bahan mentah itu pada datang ke Indonesia bikin pabrik pemurnian..disini..klo berharap investornya org indonesia jelas Fatamorgana…para taipan kita duitnya pada di bw ke luar negeri…
    Uedan tenan.Jualan kok bahan mentah terus..keliatan kita ini guoblog..kabeh…

  5. sby07/03/2012 at 14:02Reply

    Aduh….kenapa sih diributkan melulu! mau dijual mau diapain baodoh bangat! Semua dapat jatah kok…hai para menteri larang saja semua orang …biar dikeruk untuk negara jawa saja…siapa perduli suku lain…orang irian saja kita keruk tanah dan airnya….semua bangsa kita dapat dibodoh bodohi yg kaya pada kaya…memang kok . Voc berkuasa lama…..kita jual saja negara kita kepada bangsa lain pasti makmur….i rela kok asal negara kita dibangunlah

Leave a Reply